Supremasi
berasal dari bahasa Inggris “supreme” yang berarti “highest in degree”, yang
dapat diterjemahkan “mempunyai derajat tinggi”. Supremasi hukum yaitu
menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengembangkan budaya
hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran hukum dan
kepatuhan hukum selain dari pada itu juga diperlukan sistem pemerintahan
Demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat yaitu adanya asas dari
rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat.
Masalah
Supremasi Hukum saat ini memang sedang mengalami kehancuran. Terbukti sejak
Orde Lama, hukum itu telah dimanipulasi untuk kepentingan politik sesaat sang
“pemimpin Besar Revolusi”, karena politik di era Orde Lama merupakan panglima. Di
era Orde Baru, pegembangan hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi, sehingga
hukum dimanipulasi untuk mengembangkan pembangunan yang di sana-sini hukum
menjadi bersifat represif, melanggar hak-hak asasi masyarakat yang
ujung-ujungnya untuk memberi legitimasi apa yang disebut sebagai KKN dan
kroniisme.
Hukum menjadi hukumnya penguasa, yaitu penguasa tunggal yang
mengatasnamakan dirinya sebagai mandataris MPR dan menjadikan hukum telah
kehilangan dimensi etisnya. Sedangkan pada era reformasi sekarang ini, hukum
bukan lagi dijadikan sarana untuk membela atau menegakkan kebenaran dan
keadilan, melainkan hukum sudah dijadikan komoditi untuk dipertukarkan sebagai
alat pembayaran guna membeli hal-hal yang justru untuk menentang kebenaran dan
keadilan itu sendiri.
Pada akhirnya sampai seberapa jauh Indonesia
bisa dikatakan sebagai suatu negara hukum yang demokratis, tolok ukurnya adalah
sejauh mana pelaksanaan supremasi hukum dalam praktek penyelengaraan negara. Dengan kata lain, supremasi hukum (the rule of law) merupakan unsur
utama yang mendasari terciptanya masyarakat yang demokratis dan adil. Seorang
filsuf bernama Aristotle menyatakan
bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh
lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.” Berangkat dari
asumsi tersebut kiranya tidaklah berlebihan apabila ada usaha-usaha untuk
mengevaluasi sejauh mana komitmen berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan
prinsi-prinsip hukum atau konstitusi dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan
pada era reformasi dewasa ini.
*****
Simak juga puisi dan lembaran cerita yang lainnya di http://soearaperempoean.blogspot.com/
atau buka di fanspage https://www.facebook.com/pages/Soeara-Perempoean/474156479396546








0 comments:
Post a Comment