Tuesday, 14 July 2015

Supremasi Kelabu, Indonesia

Supremasi berasal dari bahasa Inggris “supreme” yang berarti “highest in degree”, yang dapat diterjemahkan “mempunyai derajat tinggi”. Supremasi hukum yaitu menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum selain dari pada itu juga diperlukan sistem pemerintahan Demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat yaitu adanya asas dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat. 

Masalah Supremasi Hukum saat ini memang sedang mengalami kehancuran. Terbukti sejak Orde Lama, hukum itu telah dimanipulasi untuk kepentingan politik sesaat sang “pemimpin Besar Revolusi”, karena politik di era Orde Lama merupakan panglima. Di era Orde Baru, pegembangan hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi, sehingga hukum dimanipulasi untuk mengembangkan pembangunan yang di sana-sini hukum menjadi bersifat represif, melanggar hak-hak asasi masyarakat yang ujung-ujungnya untuk memberi legitimasi apa yang disebut sebagai KKN dan kroniisme.

Hukum menjadi hukumnya penguasa, yaitu penguasa tunggal yang mengatasnamakan dirinya sebagai mandataris MPR dan menjadikan hukum telah kehilangan dimensi etisnya. Sedangkan pada era reformasi sekarang ini, hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk membela atau menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hukum sudah dijadikan komoditi untuk dipertukarkan sebagai alat pembayaran guna membeli hal-hal yang justru untuk menentang kebenaran dan keadilan itu sendiri. 

Pada akhirnya sampai seberapa jauh Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu negara hukum yang demokratis, tolok ukurnya adalah sejauh mana pelaksanaan supremasi hukum dalam praktek penyelengaraan negara. Dengan kata lain, supremasi hukum (the rule of law) merupakan unsur utama yang mendasari terciptanya masyarakat yang demokratis dan adil. Seorang filsuf  bernama Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.” Berangkat dari asumsi tersebut kiranya tidaklah berlebihan apabila ada usaha-usaha untuk mengevaluasi sejauh mana komitmen berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsi-prinsip hukum atau konstitusi dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan pada era reformasi dewasa ini. 

*****

 


Simak juga puisi dan lembaran cerita yang lainnya di http://soearaperempoean.blogspot.com/ atau buka di fanspage https://www.facebook.com/pages/Soeara-Perempoean/474156479396546


Categories:

0 comments:

Post a Comment